Buku Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi ini merupakan satu-satunya buku di Indonesia yang mengkaji dan menganalisis secara menyeluruh tentang perkembangan teori di dalam Ilmu Hukum, baik teori yang menganalisis tentang hokum normatif maupun hokum empiris, serta mengkaji dan menganalisis hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3. Buku ini sangat membantu mahasiswa yang sedang mengikuti dan menyelesaikan studi pada stratum dua (S2) maupun S3 di dalam memilih teori hukum yang akan digunakan dan diterapkan di dalam penelitiannya, serta untuk menentukan, apakah penelitian yang akan dilakukannya merupakan penelitian yang orisinil (asli) atau tidak. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak mahasiswa S2 maupun S3 yang terhambat di dalam menyelesaikan studinya disebabkan karena penelitian yang dilakukannya telah diteliti oleh mahasiswa lainnya.

Buku ini terdiri atas sembilan bab dan masing-masing bab dibagi dalam subsub bab. Bab 1 pendahuluan, Bab 2 tentang penelitian hukum, Bab 3 tentang teori legislasi, Bab 4 tentang teori pluralisme hukum, Bab 5 tentang teori penyelesaian sengketa, Bab 6 tentang teori kewenangan, Bab 7 tentang teori perlawanan, Bab 8 tentang teori perlindungan hukum, dan Bab 9 tentang teori efektivitas hukum.

Buku ini diperuntukkan bagi mahasiswa S2 maupun S3 yang sedang mengambil mata kuliah teori hukum dan sedang menyusun proposal dan laporan penelitian tesis dan disertasinya, serta menjadi referensi utama bagi akademisi, praktisi, maupun pengusaha dalam pengembangan bisnisnya.

This research is based on the issue of sharks being caught by the fishermen at Tanjung Luar, East Lombok. According to an international agreement on the protection of endangered species and Indonesia’s national law, the activity of shark-catching should be limited or even prohibited. Nowadays, sharks as the top predator in the ocean are in the critical condition. Therefore, slow propagation, the limited number of baby shark, and long life cycle, makes them vulnerable against exploitation. This study aims to further investigate on Indonesia’s obligation based on international and national law related to the protection and conservation of sea natural resources, on which shark fishing is the primary case. In principle, this research is normative-legal research. The empirical research conducted by interview and observation are intended to complete the primary data. As the biggest archipelago state, Indonesia is obliged to obey its obligations under international law. The loss or damage of certain species, in this case, the shark in Indonesia will be affecting the global situation. However, the efforts to supervising the shark sale in Tanjung Luar should be the main concern for both local and central government.

This research departs from the existence of a legal vacuum in the international law concerning remote sensing. Therefore, there are no legal instruments that can protect the sensed countries, particularly least-developing and developing countries. The purpose of this study is to develop a legal concept that can be used by Indonesia in national legislation of space law. This research is a doctrinal research with qualitative analysis. This research concludes that Indonesia shall develop its national law concerning remote sensing based on the legal concept of the Data Access for sensed countries with a special consideration for developing countries. This legal concept can be established into international customary law by holding international cooperation among least-developing and developing countries.